Reporter : Ika Agustin Atika Putri

Narasumber 1: dr. Dita Wahyu Rahman

Penanggung jawab Klinik Pratama Rawat Inap Menara Gading

Topik:  Strategi penerapan RME yang interoperable dengan satusehat di klinik

Narasumber 2: dr. Ari Waluyo, Sp.OG 

Wakil ketua bidang pengendalian mutu asosiasi klinik indonesia

Topik: Tantangan dan usulan solusi penerapan RME yang interoperable dengan SatuSehat bagi klinik di Indonesia

Moderator: Aang Abu Azhar, S.Kom, M.Kes

Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Khusus Pusdatin Kemenkes

Yogyakarta,  19 Januari 2024 — Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan USAID CHISU, UGM, dan Forkomtiknas kembali menghadirkan HOT Talks! Sesi 19 yang mempunyai tujuan untuk mengetahui strategi, tantangan, dan usulan solusi dari penerapan rekam medis elektronik pada layanan primer. Rekam medis elektronik (RME) memungkinkan tenaga kesehatan untuk mencatat, menyimpan, dan mengakses data pasien secara digital dimanapun dan kapanpun. RME yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, baik dikembangkan secara mandiri maupun melalui vendor harus terintegrasi dengan SATUSEHAT untuk mendukung satu data kesehatan. 

dr. Dita Wahyu Rahman, Penanggungjawab Klinik Rawat Inap Menara Gading menyampaikan terkait penerapan RME pada kliniknya. Pada klinik rawat inap menara gading, RME telah digunakan sejak 2020 dan dikembangkan secara mandiri. Pada saat ini, Klinik menara gading telah terintegrasi dengan SATUSEHAT dan secara rutin mengirimkan data pasiennya. Namun, perjalanan penerapan RME pada klinik menara gading juga mengalami beberapa kendala yang harus diselesaikan seperti sarpras terbatas dan petugas yang belum terbiasa entri dalam komputer. Dengan berbagai kendala yang dihadapinya, klinik menara gading tetap fokus pada goals dalam penerapan RME yaitu meningkatkan aksesbilitas informasi, penghematan biaya, dan peningkatan kualitas layanan. 

Dari sisi Asosiasi Klinik Indonesia, yang diwakilkan oleh dr. Ari Waluyo, Sp.OG sebagai wakil ketua bidang pengendalian mutu menyampaikan terkait dengan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan RME berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 tentang penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan. Terdapat beberapa jenis sanksi administratif yang dapat diberikan ke fasyankes yaitu teguran tertulis, rekomendasi penyesuaian status akreditasi, hingga pencabutan status akreditasi jika fasilitas kesehatan tidak sama sekali menerapkan rekam medis elektronik sesuai ketentuan sampai dengan 31 Juli 2024. Penyelenggaraan RME dapat dilakukan dengan sistem elektronik yang dikembangkan secara mandiri, melalui vendor, atau RME yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. RME yang digunakan harus sesuai dengan standar data dalam satusehat yaitu menggunakan ICD 10, ICD 9, SNOMD-CT, LOINC, KFA, dan HL7FHIR. Selain itu, dr Ari juga menyampaikan terkait tantangan yang dihadapai oleh fasyankes yaitu terkait keuangan, SDM yang belum mampu mengoperasikan RME, penolakan perubahan, dan masalah operasional sistem.

Sebagai kesimpulan, Setiap fasyankes wajib menyelenggarakan RME sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya, tentu akan menemukan banyak kendala dan tantangan yang harus diselesaikan dan ditemukan solusinya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak mulai dari tenaga kesehatan di fasyankes, pemilik fasyankes, dan pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan RME yang menyeluruh di Indonesia. 

Rekaman

Narasumber 1: dr. Dita Wahyu Rahman

Penanggung jawab Klinik Pratama Rawat Inap Menara Gading

Narasumber 2: dr. Ari Waluyo, Sp.OG 

Wakil ketua bidang pengendalian mutu asosiasi klinik indonesia

Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *